Grand Slipi Tower, Unit 36-E Perkantoran. Jalan. Kota Adm Jakarta Barat

IWPI - Menguji Batas Kewenangan Menteri Keuangan Pasca-Putusan MK

Menguji Batas Kewenangan Menteri Keuangan Pasca-Putusan MK

Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur, tetapi kewenangan itu tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas untuk menentukan hak warga negara.

IWPI - PASCA PUTUSAN MK 341/2026, KOMPETENSI KUASA PAJAK PERLU KEPASTIAN HUKUM

PASCA PUTUSAN MK 341/2026, KOMPETENSI KUASA PAJAK PERLU KEPASTIAN HUKUM

Pengaturan kompetensi kuasa Wajib Pajak harus menjaga kualitas profesional tanpa melampaui batas kewenangan delegasi yang diberikan undang-undang.

IWPI - Mediasi Perkara PT BSI–Leo Yulius Soroti Kewenangan dan Keterbukaan Persidangan

Mediasi Perkara PT BSI–Leo Yulius Soroti Kewenangan dan Keterbukaan Persidangan

Mediasi ketiga dalam perkara perdata Nomor 1248/Pdt.G/2026/PN Tng antara PT Boardcom Servis Indonesia (PT BSI) sebagai Penggugat dan Leo Yulius Hari Sih Advianto sebagai Tergugat kembali membahas persoalan penolakan perekaman persidangan di Pengadila...

IWPI - URGENSI PUTUSAN MK NOMOR 211/PUU-XXIII/2025: KESETARAAN AKSES REKAMAN DAN HAK PEMBELAAN WAJIB PAJAK

URGENSI PUTUSAN MK NOMOR 211/PUU-XXIII/2025: KESETARAAN AKSES REKAMAN DAN HAK PEMBELAAN WAJIB PAJAK

Persoalan perekaman pertemuan antara Wajib Pajak dan fiskus bukan semata-mata soal penggunaan alat perekam, melainkan menyangkut keadilan prosedural, akses terhadap alat bukti, dan kepastian hukum dalam hubungan antara negara dan warga negara.

IWPI - Hak Wajib Pajak Perlu Dipahami, IWPI Buka Ruang Aspirasi dan Informasi Perpajakan

Hak Wajib Pajak Perlu Dipahami, IWPI Buka Ruang Aspirasi dan Informasi Perpajakan

Masyarakat yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai keanggotaan IWPI dapat mengunjungi situs web https://www.iwpi.info/ atau menghubungi nomor 0822-4551-9467.