Menguji Batas Kewenangan Menteri Keuangan Pasca-Putusan MK
Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur, tetapi kewenangan itu tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas untuk menentukan hak warga negara.
Grand Slipi Tower, Unit 36-E Perkantoran. Jalan. Kota Adm Jakarta Barat


Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur, tetapi kewenangan itu tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas untuk menentukan hak warga negara.
Pengaturan kompetensi kuasa Wajib Pajak harus menjaga kualitas profesional tanpa melampaui batas kewenangan delegasi yang diberikan undang-undang.
Mediasi ketiga dalam perkara perdata Nomor 1248/Pdt.G/2026/PN Tng antara PT Boardcom Servis Indonesia (PT BSI) sebagai Penggugat dan Leo Yulius Hari Sih Advianto sebagai Tergugat kembali membahas persoalan penolakan perekaman persidangan di Pengadila...
Persoalan perekaman pertemuan antara Wajib Pajak dan fiskus bukan semata-mata soal penggunaan alat perekam, melainkan menyangkut keadilan prosedural, akses terhadap alat bukti, dan kepastian hukum dalam hubungan antara negara dan warga negara.
Masyarakat yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai keanggotaan IWPI dapat mengunjungi situs web https://www.iwpi.info/ atau menghubungi nomor 0822-4551-9467.