Grand Slipi Tower, Unit 36-E Perkantoran. Jalan. Kota Adm Jakarta Barat

image

 

JAKARTA, 10 November 2026 — Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan pemeriksaan lanjutan terhadap Rosyad Achmad Sungkar selaku Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana perpajakan melalui CV Ranotex, Selasa (10/11/2026).


Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan kesengajaan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap untuk Tahun Pajak 2016 dan 2017. Perkara ini juga mencakup dugaan penyampaian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap untuk Masa Pajak Januari 2016 hingga Desember 2017.


Dugaan perbuatan tersebut dikaitkan dengan Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta perubahannya.


Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan lanjutan tersebut adalah pencantuman nama Robby Triyanto sebagai penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), meskipun yang bersangkutan tidak masuk ke ruang pemeriksaan dan tidak melakukan pemeriksaan langsung terhadap Rosyad.


Tujuh Nama Tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-42/DIK/PJ.05/2026, terdapat tujuh orang yang ditetapkan sebagai anggota tim penyidik. Mereka adalah Wahyudin sebagai ketua tim, serta Siswandi, Abdul Hofir, Robby Triyanto, Agung Widarta, Henricus Dwi Handoko Susilo, dan Riefky Raidi Noor sebagai anggota.


Sementara itu, BAP Pemeriksaan Lanjutan tanggal 10 November 2026 mencantumkan empat nama penyidik, yakni Abdul Hofir, Robby Triyanto, Henricus Dwi Handoko Susilo, dan Agung Widarta.


Rosyad didampingi tim penasihat hukum yang terdiri atas Dr. Alessandro Rey, S.H., M.H., M.Kn., B.S.C., M.B.A.; Deri Hafizh, S.H., M.M., M.H., M.Kn., CLA.; serta Wahyu Mustaqim, S.H. Dalam BAP yang ditandatangani, Dr. Alessandro Rey tercantum sebagai penasihat hukum yang mendampingi Tersangka.


Robby Triyanto Tercantum dalam BAP, tetapi Tidak Masuk Ruang Pemeriksaan
Persoalan yang mengemuka dalam agenda pemeriksaan tersebut adalah tidak hadirnya Robby Triyanto di ruang pemeriksaan. Meskipun namanya tercantum sebagai salah satu penyidik dalam BAP Pemeriksaan Lanjutan, Robby tidak mengikuti pemeriksaan secara langsung terhadap Rosyad.


Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai perbedaan antara pencantuman nama dalam administrasi penyidikan dan keterlibatan faktual penyidik dalam pelaksanaan pemeriksaan.


BAP pada bagian penutup tetap mencantumkan nama Abdul Hofir, Robby Triyanto, Henricus Dwi Handoko Susilo, dan Agung Widarta sebagai penyidik. Namun, dalam pelaksanaannya, Robby tidak masuk ke ruang pemeriksaan.


Kejelasan mengenai penyidik yang benar-benar hadir dan melakukan pemeriksaan langsung menjadi penting untuk memastikan kesesuaian antara dokumen administrasi dengan pelaksanaan tindakan penyidikan. Hal tersebut juga berkaitan dengan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemeriksaan.


Rosyad Mengajukan Keterangan Tambahan atas BAP Sebelumnya

Dalam pemeriksaan lanjutan tersebut, Rosyad menyampaikan bahwa kedatangannya bertujuan memberikan keterangan tambahan atas BAP sebelumnya.


Menurut Rosyad, terdapat sejumlah hal yang telah disampaikan dalam pemeriksaan terdahulu, tetapi belum seluruhnya tercatat secara lengkap. Oleh karena itu, pemeriksaan lanjutan dimanfaatkan untuk melengkapi keterangan yang dianggap belum terakomodasi.


Salah satu hal yang disampaikan adalah perbedaan nilai pokok pajak terutang antara tahap pemeriksaan bukti permulaan dan tahap penyidikan.


Dalam BAP, Rosyad menerangkan bahwa pada tahap pemeriksaan bukti permulaan pernah disampaikan nilai pokok kurang bayar sekitar Rp6,009 miliar. Namun, pada tahap penyidikan, angka pokok yang disebutkan berubah menjadi sekitar Rp3,278 miliar.


Keterangan tersebut merupakan penjelasan Tersangka sebagaimana tercantum dalam BAP dan bukan kesimpulan mengenai ketepatan penghitungan kerugian pada pendapatan negara.


Rosyad juga menyampaikan bahwa dirinya telah melakukan pembayaran pokok pajak terutang sebesar Rp596.905.523 pada tahap pemeriksaan bukti permulaan.


Dalam agenda yang sama, penyidik menerima sejumlah dokumen dan barang bukti, antara lain bukti pembayaran tersebut, dokumen perhitungan kerugian pada pendapatan negara dalam pemeriksaan bukti permulaan, serta media penyimpanan yang berisi dokumentasi kebakaran CV Ranotex.


Penyitaan Barang Bukti Dilakukan pada Tanggal yang Sama

Selain pemeriksaan lanjutan, pada 10 November 2026 Direktorat Penegakan Hukum DJP juga menerbitkan Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak.


Dalam dokumen penyitaan tersebut, Abdul Hofir tercatat sebagai penyidik yang melakukan penyitaan, sedangkan Henricus Dwi Handoko Susilo dan Agung Widarta tercantum sebagai saksi.


Barang yang dicatat dalam dokumen tersebut meliputi laporan kepolisian terkait peristiwa kebakaran CV Ranotex, bukti pembayaran pokok pajak terutang sebesar Rp596.905.523, dokumen perhitungan kerugian pada pendapatan negara dalam pemeriksaan bukti permulaan sebesar Rp6.009.885.559, serta satu unit flash disk.


Surat tanda penerimaan juga mencatat bahwa barang-barang tersebut diterima dalam rangka penyidikan perkara atas nama Rosyad Achmad Sungkar.


Pencatatan dokumen penyitaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian tindakan penyidikan yang berlangsung pada tanggal yang sama dengan pemeriksaan lanjutan.


Data LHKPN Tujuh Anggota Tim Penyidik

Sebagai informasi mengenai keterbukaan data penyelenggara negara, rilis ini turut memuat data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik Tahun 2025 dari tujuh nama yang tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan.


Abdul Hofir, dengan pangkat Pembina IV/a dan jabatan Pemeriksa Pajak, melaporkan total harta sebesar Rp2.258.365.412. Setelah dikurangi kewajiban yang dilaporkan, harta bersihnya tercatat sebesar Rp2.230.231.412.


Robby Triyanto, yang juga berpangkat Pembina IV/a dan menjabat Pemeriksa Pajak, melaporkan total harta sekaligus harta bersih sebesar Rp1.602.376.208.


Henricus Dwi Handoko Susilo, berpangkat Penata Tingkat I III/d dan menjabat Pemeriksa Pajak, melaporkan total harta sebesar Rp1.113.097.227 dengan harta bersih Rp1.021.430.519.


Agung Widarta, berpangkat Penata III/c dan menjabat Pemeriksa Pajak, melaporkan total harta sebesar Rp3.433.313.151. Setelah memperhitungkan kewajiban yang dilaporkan, harta bersihnya tercatat sebesar Rp2.625.789.860.


Wahyudin, yang tercantum sebagai ketua tim dalam Surat Perintah Penyidikan, melaporkan total harta dan harta bersih sebesar Rp7.954.914.441. Pangkat atau golongan yang bersangkutan tidak tercantum dalam BAP Pemeriksaan Lanjutan yang menjadi dasar rilis ini.


Siswandi melaporkan total harta sekaligus harta bersih sebesar Rp8.171.480.946. Seperti Wahyudin, pangkat atau golongannya tidak tercantum dalam BAP Pemeriksaan Lanjutan.


Sementara itu, Riefky Raidi Noor melaporkan total harta dan harta bersih sebesar Rp1.645.893.908. Pangkat atau golongannya juga tidak tercantum dalam BAP Pemeriksaan Lanjutan.


Data LHKPN tersebut merupakan laporan periodik Tahun 2025. Nilai kekayaan yang dilaporkan tidak dapat digunakan secara terpisah untuk menyimpulkan kewajaran atau ketidakwajaran harta seseorang. Penilaian demikian memerlukan informasi lebih luas, antara lain riwayat penghasilan, masa kerja, sumber perolehan aset, kewajiban, kepemilikan harta keluarga, serta perkembangan laporan kekayaan dari tahun ke tahun.


Pencantuman data tersebut juga tidak menunjukkan bahwa seluruh anggota tim penyidik hadir atau terlibat langsung dalam pemeriksaan pada 10 November 2026. Berdasarkan BAP Pemeriksaan Lanjutan, empat nama yang dicantumkan sebagai penyidik adalah Abdul Hofir, Robby Triyanto, Henricus Dwi Handoko Susilo, dan Agung Widarta.


Gaji Pokok dan Tunjangan Kinerja: Data Jabatan Perlu Diperjelas

Berdasarkan BAP Pemeriksaan Lanjutan, pangkat dan golongan yang dapat diidentifikasi adalah Pembina IV/a untuk Abdul Hofir dan Robby Triyanto, Penata Tingkat I III/d untuk Henricus Dwi Handoko Susilo, serta Penata III/c untuk Agung Widarta.


Adapun pangkat dan golongan Wahyudin, Siswandi, serta Riefky Raidi Noor tidak tercantum dalam dokumen BAP yang menjadi dasar rilis ini. Oleh karena itu, estimasi gaji pokok individual ketiganya tidak disajikan.


Selain gaji pokok, pegawai DJP memperoleh tunjangan kinerja berdasarkan jabatan dan peringkat jabatan. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 menjadi salah satu dasar pengaturan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan DJP.


Sebagai gambaran, angka tunjangan kinerja untuk jenjang Pemeriksa Pajak Pertama, Muda, dan Madya dalam skema yang dirujuk masing-masing berada pada kisaran Rp17,27 juta, Rp25,16 juta, dan Rp34,17 juta per bulan.


Namun, LHKPN yang mencantumkan jabatan secara umum sebagai Pemeriksa Pajak tidak cukup untuk memastikan jenjang jabatan fungsional maupun peringkat jabatan masing-masing individu. Karena itu, angka tersebut hanya dapat diperlakukan sebagai gambaran berdasarkan jenjang jabatan, bukan sebagai kepastian besaran tunjangan yang diterima oleh nama-nama yang disebutkan.


Perbandingan antara gaji atau tunjangan bulanan dengan nilai kekayaan dalam LHKPN juga tidak dapat dilakukan secara langsung. LHKPN menggambarkan akumulasi harta dan kewajiban pada suatu periode, sedangkan penghasilan bulanan merupakan arus pendapatan yang diterima dalam kurun waktu tertentu.


Kuasa Hukum Soroti Transparansi Pelaksanaan Penyidikan

Kuasa hukum Rosyad Achmad Sungkar menekankan pentingnya kejelasan pelaksanaan pemeriksaan, terutama mengenai penyidik yang tercantum dalam BAP dan penyidik yang benar-benar hadir serta melakukan pemeriksaan secara langsung.


Menurut pihak Tersangka, transparansi diperlukan agar seluruh tahapan penyidikan dapat diverifikasi, mulai dari pemeriksaan, pencatatan keterangan, penandatanganan BAP, penerimaan dokumen, hingga tindakan penyitaan barang bukti.


Perbedaan antara susunan tim dalam Surat Perintah Penyidikan dan nama-nama yang tercantum dalam BAP Pemeriksaan Lanjutan perlu dijelaskan secara terang agar tidak menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan tugas penyidik dalam perkara tersebut.


Pihak Rosyad berharap proses penyidikan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku serta menjunjung prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum.

Kategori: