Grand Slipi Tower, Unit 36-E Perkantoran. Jalan. Kota Adm Jakarta Barat
katan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) menegaskan bahwa dalam negara hukum, setiap kebijakan perpajakan yang diumumkan kepada publik wajib memiliki dasar hukum formal yang jelas, sah, dan dapat diberlakukan secara efektif.
Pengumuman rencana perpanjangan PPh Final 0,5% UMKM hingga tahun 2029 telah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Namun, hingga saat ini tanggal 25 Februari 2026 belum terdapat revisi resmi terhadap PP 55 Tahun 2022 sebagai dasar hukum yang b...
Polemik Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) kini memasuki babak konstitusional setelah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Ada momen-momen kecil yang sering luput dari radar publik, padahal di situlah kualitas negara hukum diuji.
Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa dari sekitar 64 juta pelaku UMKM, lebih dari 63 juta adalah usaha mikro. Ironisnya, berdasarkan data resmi, hanya sekitar 2,3 juta usaha mikro yang memiliki NPWP
Se17 April 2026
Se06 April 2026
