Grand Slipi Tower, Unit 36-E Perkantoran. Jalan. Kota Adm Jakarta Barat

IWPI - Integritas yang Dipaksakan: Ketika Kegagalan Coretax Dibebankan kepada Wajib Pajak

Integritas yang Dipaksakan: Ketika Kegagalan Coretax Dibebankan kepada Wajib Pajak

Sistem perpajakan Indonesia menganut self-assessment system, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya.

IWPI - Menjaga Kepastian Hukum Wajib Pajak: Urgensi Ketentuan Peralihan dalam Revisi PP 55/2022

Menjaga Kepastian Hukum Wajib Pajak: Urgensi Ketentuan Peralihan dalam Revisi PP 55/2022

Perdebatan mengenai perpanjangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5% tidak lagi sekadar persoalan insentif fiskal bagi pelaku usaha kecil. Persoalan ini telah berkembang menjadi isu yang lebih fundamental

IWPI - P5I dan IWPI Gelar Kajian Pajak dan Buka Puasa Bersama, Bahas Daya Paksa SP2DK dan Tanggung Jawab Moral Wajib Pajak

P5I dan IWPI Gelar Kajian Pajak dan Buka Puasa Bersama, Bahas Daya Paksa SP2DK dan Tanggung Jawab Moral Wajib Pajak

Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia (P5I) bekerja sama dengan Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) mengadakan kegiatan bertajuk “Berkah Ramadhan: Kajian Pajak & Buka Puasa Bersama” di Hotel Menara Peninsula, Jakarta Barat, Kamis...

IWPI - PERNYATAAN SIKAP RESMI IKATAN WAJIB PAJAK INDONESIA (IWPI):  Atas Ketidakpastian Regulasi Perpanjangan PPh Final 0,5% UMKM

PERNYATAAN SIKAP RESMI IKATAN WAJIB PAJAK INDONESIA (IWPI):  Atas Ketidakpastian Regulasi Perpanjangan PPh Final 0,5% UMKM

katan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) menegaskan bahwa dalam negara hukum, setiap kebijakan perpajakan yang diumumkan kepada publik wajib memiliki dasar hukum formal yang jelas, sah, dan dapat diberlakukan secara efektif.

IWPI - PERNYATAAN SIKAP RESMI IKATAN WAJIB PAJAK INDONESIA (IWPI)

PERNYATAAN SIKAP RESMI IKATAN WAJIB PAJAK INDONESIA (IWPI)

Pengumuman rencana perpanjangan PPh Final 0,5% UMKM hingga tahun 2029 telah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Namun, hingga saat ini tanggal 25 Februari 2026 belum terdapat revisi resmi terhadap PP 55 Tahun 2022 sebagai dasar hukum yang b...