Grand Slipi Tower, Unit 36-E Perkantoran. Jalan. Kota Adm Jakarta Barat
Rinto menjelaskan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; mengisi kekosongan hukum; memberikan kepastian hukum; dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna ke...
Rinto pun menegaskan, suatu tindakan diskresi telah diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Anehnya lanjut Rinto, pendapat cakim Agung kamar TUN khusus Pajak, berdasarka...
Peluncuran aplikasi pajak baru, Coretax, oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 1 Januari 2025, seharga 1,3 triliun rupiah, telah memicu keluhan yang marak dari wajib pajak (WP). Media sosial dibajiri keluhan-keluhan dari Wajib Pajak.
Jakarta, Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus Pajak menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi soal jangka waktu pemeriksaan pajak. Hal ini membuat IWPI meminta Komisi III DPR RI untuk memeriksa masal...
Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) Memperingati Hari Pajak Nasional, Tema Rawat Kebersamaan dan Kuatkan Tekad Wujudkan Perubahan
Se24 September 2025
Se09 September 2025
