Grand Slipi Tower, Unit 36-E Perkantoran. Jalan. Kota Adm Jakarta Barat
Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) menyoroti belum diterbitkannya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 hingga saat ini, khususnya terkait perpanjangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5%.
Sistem perpajakan Indonesia menganut self-assessment system, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya.
Perdebatan mengenai perpanjangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5% tidak lagi sekadar persoalan insentif fiskal bagi pelaku usaha kecil. Persoalan ini telah berkembang menjadi isu yang lebih fundamental
Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia (P5I) bekerja sama dengan Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) mengadakan kegiatan bertajuk “Berkah Ramadhan: Kajian Pajak & Buka Puasa Bersama” di Hotel Menara Peninsula, Jakarta Barat, Kamis...
katan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) menegaskan bahwa dalam negara hukum, setiap kebijakan perpajakan yang diumumkan kepada publik wajib memiliki dasar hukum formal yang jelas, sah, dan dapat diberlakukan secara efektif.
Se30 October 2026
