Grand Slipi Tower, Unit 36-E Perkantoran. Jalan. Kota Adm Jakarta Barat

IWPI - Mengukur Rasio Kekayaan Hakim Pengadilan Pajak vs Benchmark Remunerasi Resmi Pemerintah

Mengukur Rasio Kekayaan Hakim Pengadilan Pajak vs Benchmark Remunerasi Resmi Pemerintah

Pelaksanaan sidang Peninjauan Kembali (PK) sengketa pajak PT Boardcom Servis Indonesia pada awal Oktober 2026 membuka ruang analisis finansial yang menarik terkait rasio kekayaan pejabat peradilan pajak dibanding pendapatan resminya.

IWPI - Keterbukaan Informasi Peradilan: Menilik Profil LHKPN Majelis Hakim dan Panitera dalam Sidang PK PT BSI

Keterbukaan Informasi Peradilan: Menilik Profil LHKPN Majelis Hakim dan Panitera dalam Sidang PK PT BSI

Persidangan sengketa perpajakan yang melibatkan PT Boardcom Servis Indonesia (PT BSI) pada 1 Oktober 2026 di Pengadilan Pajak tidak hanya menarik perhatian dari aspek hukum materil, tetapi juga menjadi momentum penting bagi keterbukaan informasi publ...

IWPI - PT Boardcom Servis Indonesia Ajukan Peninjauan Kembali Perkara Pajak 2016, Bawa Dokumen Peneliti Pembetulan sebagai Novum

PT Boardcom Servis Indonesia Ajukan Peninjauan Kembali Perkara Pajak 2016, Bawa Dokumen Peneliti Pembetulan sebagai Novum

PT Boardcom Servis Indonesia (PT BSI) secara resmi menempuh jalur hukum luar biasa dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas sengketa perpajakan Tahun Pajak 2016 melawan Direktur Jenderal Pajak.

IWPI - Mengawal Integritas Peradilan Pajak: Profil dan Catatan LHKPN Majelis Hakim Kasus PT Nata Anjaya Perkasa vs DJP

Mengawal Integritas Peradilan Pajak: Profil dan Catatan LHKPN Majelis Hakim Kasus PT Nata Anjaya Perkasa vs DJP

Penanganan sengketa hukum perpajakan bernilai puluhan miliar rupiah antara PT Nata Anjaya Perkasa dan Direktur Jenderal Pajak (DJP) menuntut keterbukaan publik yang tinggi, tidak hanya terhadap materi pembuktian perkara, tetapi juga terhadap akuntabi...

IWPI - DJP Sensor Dokumen Bukti Permulaan Omzet Rp37,2 Miliar, PT Nata Anjaya Perkasa Pertanyakan Akses Pembuktian di Pengadilan Pajak

DJP Sensor Dokumen Bukti Permulaan Omzet Rp37,2 Miliar, PT Nata Anjaya Perkasa Pertanyakan Akses Pembuktian di Pengadilan Pajak

Transparansi proses pemeriksaan bukti permulaan (Bukper) dalam kasus perpajakan PT Nata Anjaya Perkasa kini memicu perdebatan sengit di Pengadilan Pajak.