JAKARTA — PT Jualan Selalu Sukses meminta penjelasan mengenai mekanisme penyampaian dokumen gugatan dalam perkara Nomor 008472.99/2026/PP yang diajukan terhadap keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Perkara tersebut telah diterima oleh Pengadilan Pajak pada 20 Agustus 2026 dan memasuki sidang perdana pada 8 Oktober 2026 di hadapan Majelis XVIII B.

Berdasarkan dokumen yang tersedia, Pengadilan Pajak sebelumnya telah menerbitkan surat permintaan Surat Tanggapan kepada Direktorat Jenderal Pajak pada 27 Agustus 2026. Selanjutnya, pemberitahuan persidangan diterbitkan pada 1 Oktober 2026. Rangkaian tersebut menjadi perhatian pihak Penggugat setelah dalam sidang perdana, pihak Tergugat disebut menyampaikan bahwa dokumen gugatan beserta kelengkapannya belum diterima.

Kondisi tersebut mendorong PT Jualan Selalu Sukses mempertanyakan kejelasan administrasi distribusi berkas perkara. Menurut pihak Penggugat, kepastian mengenai penyampaian dokumen perlu diperoleh agar seluruh pihak memiliki kesempatan yang memadai untuk mempersiapkan tanggapan dan menjalankan hak proseduralnya.

Keterangan dalam Sidang Perdana Perlu Diperjelas

Dalam persidangan pada 8 Oktober 2026, pihak Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat belum menyusun Surat Tanggapan karena mengaku belum memperoleh salinan gugatan dan dokumen pendukungnya. Berdasarkan keterangan Penggugat, majelis kemudian meminta agar tanggapan dan bantahan disampaikan dalam persidangan sebagai bagian dari kelanjutan proses pemeriksaan.

Meski demikian, kronologi tersebut masih memerlukan verifikasi melalui risalah sidang, rekaman persidangan apabila tersedia, serta keterangan dari pihak-pihak terkait. Dokumen yang saat ini tersedia belum cukup untuk memastikan bahwa berkas gugatan tidak pernah dikirimkan kepada Tergugat.

Atas dasar itu, persoalan yang menjadi perhatian bukan semata-mata pelaksanaan sidang perdana, melainkan kepastian mengenai alur pengiriman dokumen, waktu penerimaan, dan kesempatan masing-masing pihak untuk mempelajari materi perkara sebelum menyampaikan argumentasi.

PT Jualan Selalu Sukses memandang bahwa pencatatan administrasi yang lengkap diperlukan untuk menjelaskan apakah seluruh tahapan pemberitahuan dan penyampaian berkas telah dilaksanakan sesuai prosedur.

Menelusuri Rangkaian Administrasi Perkara

Berdasarkan catatan yang disampaikan, PT Jualan Selalu Sukses mengajukan surat gugatan tertanggal 18 Agustus 2026. Gugatan tersebut diterima oleh Pengadilan Pajak pada 20 Agustus 2026 dengan tanda terima Nomor TT-008472.99.2026/PAN/2026.

Tahapan selanjutnya ditandai dengan penerbitan surat permintaan Surat Tanggapan kepada Direktur Jenderal Pajak pada 27 Agustus 2026. Pemberitahuan sidang kemudian diterbitkan pada 1 Oktober 2026 untuk pelaksanaan sidang perdana pada 8 Oktober 2026.

Bagi pihak Penggugat, rangkaian waktu tersebut menjadi dasar untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengenai proses distribusi dokumen dari pengadilan kepada pihak Tergugat. Namun, tanggal penerimaan gugatan oleh pengadilan tidak dengan sendirinya membuktikan kapan salinan gugatan beserta seluruh lampirannya diterima oleh Tergugat.

Dalam dokumen yang diperlihatkan kepada pihak Penggugat, disebutkan belum terdapat bukti tanda terima dari Direktorat Jenderal Pajak atas surat permintaan tanggapan maupun bukti serah terima salinan gugatan secara lengkap. Kondisi ini, menurut Penggugat, perlu diklarifikasi melalui pemeriksaan administrasi yang menyeluruh.

Kepastian Hak Tanggapan dan Bantahan

Pihak PT Jualan Selalu Sukses menilai bahwa penyampaian salinan gugatan merupakan bagian penting dalam memastikan para pihak memperoleh kesempatan yang seimbang untuk memberikan tanggapan maupun bantahan.

Surat Panitera tertanggal 27 Agustus 2026 disebut merujuk pada Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari kerangka hukum acara yang mengatur mekanisme penyampaian tanggapan dan bantahan dalam proses penyelesaian perkara.

Secara umum, mekanisme tersebut diperlukan agar pihak yang digugat dapat mempelajari materi gugatan dan menyusun tanggapan, sementara pihak Penggugat memiliki kesempatan untuk memberikan bantahan sesuai prosedur yang berlaku.

Karena itu, perhatian pihak Penggugat diarahkan pada kepastian mengenai apakah dokumen telah disampaikan secara semestinya, kapan penerimaan dilakukan, dan bagaimana kesempatan para pihak untuk mempersiapkan jawaban telah dipenuhi.

Apabila benar terdapat kendala dalam distribusi dokumen, keadaan tersebut perlu ditelusuri berdasarkan catatan pengiriman, bukti penerimaan, serta risalah persidangan. Sementara itu, penilaian apakah mekanisme penyampaian tanggapan dan bantahan dalam sidang perdana telah sesuai dengan ketentuan hukum acara tetap membutuhkan pemeriksaan atas dokumen lengkap dan keadaan konkret perkara.

PT Jualan Selalu Sukses menegaskan bahwa permintaan klarifikasi ini dimaksudkan untuk memperoleh kepastian prosedural, bukan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum tersedia bukti yang memadai.

Penggugat Meminta Penjelasan Tertulis

Untuk memperjelas persoalan tersebut, PT Jualan Selalu Sukses meminta keterangan mengenai sejumlah aspek administrasi perkara. Permintaan itu mencakup bukti pengiriman surat gugatan beserta seluruh lampirannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dan tanggal penerimaan surat permintaan tanggapan oleh pihak Tergugat.

Selain itu, Penggugat meminta penjelasan mengenai status Surat Tanggapan, termasuk apakah dokumen tersebut telah diterima atau disusun. Pihak Penggugat juga mempertanyakan dasar dan mekanisme pelaksanaan tanggapan serta bantahan secara langsung dalam persidangan, berikut langkah yang dapat ditempuh untuk memastikan hak prosedural kedua belah pihak tetap terlindungi.

Menurut pihak Penggugat, informasi tersebut diperlukan untuk membangun pemahaman yang utuh mengenai jalannya proses administrasi perkara. Kejelasan mengenai tahapan yang telah dilakukan juga dinilai dapat membantu mencegah timbulnya ketidakpastian selama proses pemeriksaan berlangsung.

Pergantian Jabatan dalam Konteks Administrasi

Dokumen yang disampaikan turut mencatat adanya pergantian jabatan Sekretaris Pengadilan Pajak pada 21 September 2026. Dalam catatan tersebut, Teddy Suhartadi Permadi mulai menjabat sebagai Sekretaris Pengadilan Pajak setelah gugatan PT Jualan Selalu Sukses diterima pada 20 Agustus 2026.

Informasi mengenai pergantian jabatan ini menjadi bagian dari konteks administrasi yang disebut oleh pihak Penggugat dalam meminta penelusuran atas proses penerimaan dan penanganan awal perkara.

Meski demikian, perubahan jabatan tidak secara otomatis menunjukkan adanya kelalaian atau tanggung jawab tertentu dari pejabat yang bersangkutan. Untuk mengetahui pembagian tanggung jawab administrasi, diperlukan pemeriksaan terhadap struktur tugas, catatan penanganan berkas, serta bukti pelaksanaan kewenangan pada periode terkait.

Dengan demikian, penelusuran administrasi perlu diarahkan pada fakta dan dokumentasi yang tersedia, bukan pada asumsi yang timbul semata-mata karena adanya pergantian pejabat.

LHKPN sebagai Informasi Publik

Selain persoalan administrasi perkara, rilis yang disampaikan pihak Penggugat turut memuat informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama Budi Setyawan Muhammad Nur Yuniarto.

Berdasarkan data yang dicantumkan, total kekayaan yang dilaporkan mencapai Rp5.961.315.935, dengan tidak adanya utang yang tercatat dalam laporan tersebut. Informasi ini disajikan sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik dan tidak dapat diperlakukan sebagai bukti adanya pelanggaran.

Nilai dalam LHKPN menggambarkan posisi kekayaan yang dilaporkan pada periode tertentu, bukan besaran penghasilan tahunan. Penilaian terhadap kewajaran kekayaan membutuhkan konteks tambahan, seperti riwayat penghasilan, masa kerja, sumber perolehan aset, penghasilan keluarga, investasi, hibah, warisan, dan perubahan nilai aset.

Oleh karena itu, angka kekayaan yang tercantum dalam laporan tidak seharusnya digunakan secara terpisah untuk menarik kesimpulan mengenai adanya penyimpangan tanpa analisis dan bukti pendukung yang memadai.

Menunggu Klarifikasi dari Pihak Terkait

PT Jualan Selalu Sukses menyampaikan bahwa seluruh pertanyaan yang diajukan berangkat dari dokumen dan informasi yang tersedia bagi pihak Penggugat. Permintaan klarifikasi tersebut bertujuan memperoleh penjelasan mengenai alur penyampaian dokumen gugatan serta pemenuhan hak prosedural para pihak dalam perkara Nomor 008472.99/2026/PP.

Pengadilan Pajak, Panitera, Sekretaris Pengadilan Pajak, dan Direktorat Jenderal Pajak memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan maupun menggunakan hak jawab sesuai konteks masing-masing.

Hingga informasi ini disusun, uraian yang disampaikan belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran administrasi oleh pihak tertentu. Penilaian yang objektif memerlukan verifikasi terhadap dokumen pengiriman, tanda terima, risalah persidangan, serta keterangan resmi dari pihak-pihak terkait.

Melalui klarifikasi dan pemeriksaan administrasi yang transparan, diharapkan proses perkara dapat dipahami secara lebih menyeluruh serta berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap menjaga hak seluruh pihak.